Pendapat dari beberapa ahli terkemuka mengenai pengertian partai politik:
- Roger F. Soltau
Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
- Huszar dan Stevenson
Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.
Dari kedua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan dan orientasi yang sama. Tujuan dari partai politik ini sendiri adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan, dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya di dalam jabatan-jabatan politik ataupun pemerintahan.
Cara yang digunakan adalah dengan melalui cara yang konstitusional, seperti ikut serta dalam pemilihan umum dan cara yang inkonstitusional, seperti mengadakan pemberontakan.
5 fungsi dasar keberadaan partai politik menurut kajian literatur yang ada, yaitu sebagai berikut :
- Fungsi Artikulasi Kepentingan
Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya terlindungi dalam pembuatan kenijakan publik.
- Fungsi Agregasi
Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan ini berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif.
- Fungsi Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.
- Fungsi Rekrutmen Politik
Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif dan politik
- Fungsi Komunikasi Politik
Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yangt tersedia, yaitu dengan mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik.
Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku serta tidak membahayakn kepentingan negara dan masyarakat.
Menurut Gabriel A. Almond, ada empat tipe kelompok kepentingan yaitu sebagai berikut :
- institusional interest groups, yang terdiri atas elit politik, tentara, anggota parlemen, para pemuka agama, kelompok profesi dan lain-lain.
- associational interest groups, yang merapukan penggabungan dari kelompok elit dan kelompok tertentu (khusus), seperti perserikatan dagang dan perhimpunan dagang.
- non-associational interest groups, yang terdiri atas kelompok etnis, suku, agaa dan lain-lain.
- anomic interest groups yaitu kelompok bersifat spontan, misalnya kelompok demonstrasi.
Tujuan dari kelompok kepentingan ini adalah untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan dan menghindari keputusan yang merugikan.
Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk memasukkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi cukup memengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya, instansi pemerintah, atau ment’ri yang berwenang.
Dengan demikian, kelompok kepentingan memiliki orientasi yang jauh lebih sempit daripada partai politik. Selain itu, organisasi kelompok kepentingan lebih longgar daripada partai politik.
Kedudukan dari kelompok penekan ini dapat memaksa atau mendesak pihak yang berada dalam pemerintahan atau pimpinan agar bergerak ke arah yang diinginkanatau justru berlawanan dengan desakannya.
Walaupun tujuan akhir dari kelompok penekan ini sama seperti tujuan akhir dari kelompok kepentingan sehingga mereka sering disamakan. Perbedaan dari kelompok penekan dan kelompok kepentingan terdapat pada orientasi mereka.
Apabila pemerintah membutuhkan pers atau media massa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan menyeluruh mengenai peristiwa banjir, maka media massa akan dipergunakan untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan hal tersebut.
Pada kasus tersebut, media massa berfungsi sebagai kelompok kepentingan yang mempunya tugas untuk menyampaikan sesuatu kepada khalayak luas secara menyeluruh dan merata. Orientasi kelompok kepentingan lebih bersifat dari atas ke bawah.
Sedangkan disisi lain, media massa berfungsi sebagai kelompok penekan bagi pemerintah setempat atau pemerintah pusat.
Contohnya, kasus tindakan pelecehan seksual dan kecurangan yang berusaha untuk ditutupi. Media massa menuntut untuk dibukanya kasus tersebut secara transparan. Deasakan media massa membuat kasus yang seharusnya diperuntukkan untuk konsumsi terbatas menjadi tersebar dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Atau contoh yang lain, seperti peran media massa dalam penggulingan pemerintahan Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Pada kedua kasus tersebut, media massa berperan dengan tujuan menggeraka massa atau pihak tertentu tanpa harus terjun ke lapangan. Oleh kar’na itu, orientasi kelompok penekan lebih bersifat dari bawah ke atas.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian. Politik sendiri merupakan sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Dalam suatu negara, orang-orang yang dianggap tokoh politik adalah orang-orang yang berkecimpung dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Umumnya, orang-orang yang bergerak dalam lembaga lainnya seperti lembaga yudikatif (penegakkan hukum dan militer) tidak dianggap sebagai tokoh politik walaupun mereka terlibat dalam tugas pemerintah.
Dari kedua definisi tersebut, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian perhatian di bidang politik dan bergerak dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung.
Berikut adalah tokoh-tokoh politik yang terkenal di dalam maupun luar neg’ri :
- Kofi Annan – mantan Sekjen PBB
- Lazaro Cardenas – Presiden Meksiko
- Winston Churchill – Perdana Menteri Britania Raya (pada masa PD)
- Mohandas Gandhi – Pemimpin nasionalis India
- Adolf Hitler – Diktattor Jerman
- Thomas Jefferson- Bapak Pendiri Amerika Serikat
- Sun Yat-Sen – Pemimpin Kuomintang, Pemimpin revolusioner Republik China
- Soekarno – Presiden Pertama Republik Indonesia
Komunikasi politik pada hakikatnya menggambarkan proses penyampaian informasi-informasi politik, Sebelum membahas komunikasi politik, maka terlebih dahulu kita harus mengenal media komunikasi (media massa). Melalui media massa inilah dapat disampaikan informasi-informasi politik. Adapun media massa yang dikenal antara lain, radio, televisi, pers (surat kabar, majalah).
Dewasa ini, banyak terdapat kecenderungan untuk mengembangkan komunikasi yang netral atau komunikasi yang obyektif yaitu penyampaian informasi yang tidak memihak.
Selain itu, komunikasi politik juga dapat dilakukan melalui kegiatan seperti kampanye, pawai, aksi, rapat terbuka, diskusi, dan seminar.
Mahkamah konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstintusi adalah :
- Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Berkewajiban memberi putusan atas pndapatan Dewan Perwalikan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.,
Soundof3girls 